Standar Operasional Prosedure SOP KEPANITERAAN SOP KEPANITERAAN PERDATA 1. TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH HAKIM TUNGGAL 2. KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA 3. PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN 4. PERKARA PERDATA GUGATAN / PERLAWANAN / BANTAHAN APABILA MEDIASI BERHASIL 5. PERKARA PERDATA GUGATAN / PERLAWANAN / BANTAHAN APABILA MEDIASI GAGAL 6. UPAYA HUKUM BANDING 7. PERMOHONAN PERKARA PERDATA KASASI MEMENUHI SYARAT FORMIL 8. PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI 9. PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL 10. PERMOHONAN KONSIGNASI 11. PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL 12. PERMOHONAN EKSEKUSI UNTUK MELAKUKAN SUATU PERBUATAN 13. PERMOHONAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG DAN HAK TANGGUNGAN 14. PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERDATA 15. PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERDATA 16. PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PERDATA 17. PERMOHONAN PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE 18. SOP PERMOHONAN KONSINYASI - PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 19. UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK 20. UPAYA HUKUM PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU 21. PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PARTAI POLITIK 22. PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI SOP KEPANITERAAN PIDANA 1. PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA (DEWASA) 2. PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DIVERSI BERHASIL 3. PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DIVERSI GAGAL 4. PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT 5. PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TIPIRING 6. PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG 7. PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING 8. PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PEMILU 9. PERMOHONAN UPAYA HUKUK KASASI 10. PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI 11. PERMOHONAN GRASI 12. PERMOHONAN PRAPERADILAN 13. PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DAN PU PASAL 29 AYAT (2) DAN AYAT (3) 14. PERMINTAAN PERMOHONA PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PU BERDASARKAN PASAL 25 15. PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN BESUK 16. PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN KE PENGADILAN TINGGI PASAL 29 AYAT (1) 17. PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA PIDANA UMUM 18. PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN 19. PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI 20. PERMOHONAN IJIN PEMBANTARAN PIDANA UMUM 21. PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PIDANA UMUM 22. PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PIDANA UMUM 23. PENCABUTAN PERMOHONAN PK PIDANA UMUM 24. IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK 25. PERMOHONAN PERALIHAN/ PENANGGUHAN PENAHANAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI 26. IJIN BEROBAT SOP KEPANITERAAN HUKUM 1. PENANGANAN DELEGASI DARI BAWAS TENTANG TINDAKLANJUT PENGADUAN 2. PENANGANAN PENGADUAN MELALUI MEJA PENGADUAN 3. PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM 4. PEMBUATAN LAPORAN BULANAN 5. PEMBUATAN LAPORAN EMPAT BULANAN 6. PEMBUATAN LAPORAN ENAM BULANAN 7. PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN 8. PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS 9. PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA INSIDENTIL 10. SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA 11. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN 12. LEGALISASI SURAT AKTA Dl BAWAH TANGAN (WAARMEKING) SOP KESEKRETARIATAN 1. SOP PTIP (PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN) 2. SOP KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA 3. SOP KEUANGAN DAN UMUM SOP PENUNJANG KINERJA 1. SOP INOVASI APLIKASI PELAYANAN 2. SOP INOVASI APLIKASI SIPEROS 3. SOP MEETING CONFERENCE PN MAROS 4. SOP PELAYANAN TERHADAP PENGUNJUNG DISABILITAS 5. SOP APLIKASI PAK BOS
